Dewan Pendidikan Diharapkan Kritisi Tiga Masalah ini

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius saat mengikuti Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Jabar dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Kota menharapkan memgkritisi dan memberi masukan tiga hal berikut ini.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat, Dewan Pendidikan diharapkan bisa mengkritisi dan memberikan masukan ke gubernur, bupati dan walikota mengenai tiga masalah pendidikan ini. Pertama, mengenai tipologi anggaran untuk pendidikan, kedua, terkait dengan arah pendidikan Jawa Barat yang nanti di tuangkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pendidikan Jawa Barat 2018-2023 , dan yang ketiga upaya mengedepankan pendidikan dengan peningkatan kualitas guru.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung saat mengikuti Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Jabar dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Kota di Ruang Rapat Sanggabuana, Gedung Sate, pekan kemarin.

“Dalam masalah anggaran, alokasi untuk fungsi pendidikan di Jabar ini kira-kira 44 % dari volume APBD yang sebesar Rp 33 triiun atau kira-kira Rp 16 triliun lebih untuk pendidikan. Yang harus dikritisi adalah, berapa yang kemudian dialokasikan untuk belanja publiknya? Sangat kecil sekali meski ditopang BOS pusat Rp. 7,9 triliun untuk SMA, SMK dan MA,” ujarnya dalam rapat yang dihadiri antara lain Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat Drs. H. Firman Adam, M.M.Pd., Ketua Dewan Pendidikan Jawa Barat Prof. Dr. Ir. Wisnu Cahyadi, M.Si., Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., M.H., M.Si., Prof. Dr. Ir. Denny Juanda P., DEA, dll

Katanya, kalau dibedah yang dialokasikan 20%, untuk anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah itu sesungguhnya Dinas Pendidikan tidak usah kerja, karena untuk belanja pegawai saja tidak cukup. “Yang kita tidak tahu, berapa sesungguhnya dana yang dialokasikan di luar belanja pegawai dan BOS untuk peningkatan pelayanan, aksesibilitas itu. Jadi kalau ini dilakukan, maka sebenarnya kita tidak memiliki anggaran dalam kontek mutu pelayanan dan peningkatan pendidikan,” tandas Untung.

Momentum hari ini, katanya, bagus untuk pembenahan pendidikan di Jawa Barat. Terlebih Jabar sudah tidak punya RPJMD Bidang Pendidikan, karena RPJMD 2013-2018 sudah habis. “RPJMD baru akan disusun bersama-sama dengan gubernur terpilih nanti. Materi penyusunan nanti diawali oleh visi dan misi gubernur baru, ini yang akan menjadi guidance RPJMD Pendidikan tahun 2018-2023,” jelasnya.

Sebagai gambaran RPJMD Bidang Pendidikan Tahun 2013-2018 lalu terkait dengan angka partisipasi kasar atau APK, diawal periode gubernur yang sekarang APK pendidikan menengah baru 62%, dan target tahun 2018 sekarang ini 96%. “Tetapi jelas saya berkeyakinan tidak akan tercapai. Nah persoalannya adalah konsistensi pemerintah daerah untuk mendongkrak APK. Sebagai contoh di dalam RPJMD sebagai kasus ruang kelas belajar setiap tahun dialokasikan 4 ribu, 4 ribu, dan 4 ribu jadi dalam lima tahun akan tercapai 20.000 ruang kelas baru (RKB), dalam rangka mencapai APK pendidikan menengah. Itu untuk suporting agar tiap unit pendidikan menambah,” kata Untung.

Persoalannya adalah yang terjadi setiap tahun paling banter 2000, 1.700 unit RKB saja. Bahkan kata Untung, di tahun anggaran ke lima ini paling hanya 1.000 itu RKB, pun dibantu dengan APBN. Disamping alokasi anggarannya kecil, juga tidak merata, karena tergantung dari kelincahan pihak sekolah, sehingga yang menerima RKB itu sering itu-itu juga. “Termasuk yang deket dengan anggota DPRD,” ujarnya tersenyum.

Nah, persoalan yang kedua dari kasus RKB ini, kata Untung, masyarakat tidak memiliki data konkrit tentang kesenjangan layanan pendidikan. Mau bicara mutu pendidikan, tidak lepas layanan pendidikan. Ada kesenjangan, kita terlalu mudah menghitung 20.000 dan disebarkan ke kabupaten kota tanpa kita menghitung kesenjangan yang terjadi di kabupaten kota, tanpa kita menghitung outcome dan outputnya. Terkadang kita berhenti di kabupaten, padahal terjadi banyak kesenjangan.

“Di Majalengka sebagai daerah kelahiran saya misalnya, kecamatan-kecamatan di perkotaan bagus-bagus, Kec. Majalengka, Panyingkiran, Kadipaten bagus. Tapi coba lihatlah di Kec. Lemahsugih, Sumberjaya, dll yang dipelosok, sangat kekurangan. Apa yang menjadi persoalan kita? Data akurat mengenai kesenjangan, kita harus menghitung di tiap kecamatan,” tandasnya.

APK tahun 2015, Jawa Barat kata Untung, menduduki rangking kedua dari bawah secara nasional a diatas Papua. Sekarang terdongkrak di posisi 13, tapi masih kalah oleh DKI, Jogja, Jawa Tengah. APK di Jawa Barat sulit ditingkatkan dari 57, ke 62, ke 67, ke 72, dan sekarang 82. Berat karena sekolahnya banyak, siswanya juga banyak. Berbeda dengan Jogja yang jumlah siswanya sedikit. Berbeda dengan DKI yang gelontoran APBD-nya mencapai Rp. 77 triliun. Dengan jumlah sekolah yang lebih kecil, jadi wajar, di era kepemimpinan Pak Deni (Prof. Dr. Ir. Denny Juanda P., DEA, red) di Bapeda, sudah bisa meningkatkan ke rangking 13 dari bawah. Walaupun terseok-seok kita bisa meningkatkannya,” kata Untung.

Upaya Pemprov Jabar yang sekarang akan memprioritaskan kecamatan-kecamatan yang belum memiliki sekolah pendidikan menengah, kata Untung, menjadi tidak mudah karena terkendala masalah penyediaan lahan. “Kalau mau dijual, di jual mahal. Nah, ini sebagai contoh bagaimana di 2018-2023, Dewan Pendidikan bisa melakukan analisis pemetaan bagaimana layanan pendidikan menengah di daerah untuk berbicara kewenangan berdasarkan UU. No. 23 tahun 2014. Ini kesempatan juga, walaupun kita terseok-seok,” katanya.

Masalah lainnya yang jelas dan menghawatirkan, kata Untung, mengenai kompetensi guru. Di pendidikan menengah, kompetensi guru kita rendah. Tahun 2015 hasil uji kompetensi guru (UKG)-nya 57 poin, “Kemarin, dites lagi, saya lupa 62 atau 68. Dan kalau di breakdown ada guru bidang studi yang nilai hasil UKG-nya 4. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa meningkatkan mutu pendidikan, kalau hasil UKG-nya rendah. Tapi harus kita akui masih ada yang lemah dalam metodologi UKG itu. Dalam penilaiannya hanya melihat aspek kognitif tidak melihat pengalaman mengajar,” ungkapnya.

Ini, kata Untung lagi, yang harus dikritisi dewan pendidikan mengenai metodologi dalam membuat hasil penilaian UKG Guru. Model UKG yang sekarang diterapkan, hanya aspek kognitif aspek sosialnya tidak, sehingga harus diusulkan ke pusat mengenai empat aspek penilaian UKG itu. “Celakanga, tidak sedikit guru-guru senior ‘dipapatahan’ ku muridna. Guru-guru senior aspek kognitifnya rendah. Bagi yang fresh graduate, apalagi mau belajar,pada waktu upgrading, guru-guru yang fresh graduate itu mengajari guru-guru seniornya. Kalau mutu pendidikan itu menjadi skala prioritas tahun 2018-2023, maka kompetensi guru itu harus diupgrade. Maka skala prioritas harus diperbanyak untuk pelatihan-pelatihan guru. Saya berharap betul Dewan Pendidikan di Jawa Barat

Guru ini, katanya, bisa dipilah lagi menjadi kelompok guru yang sudah bersertifikat dan sudah sejahtera, dengan guru honorer. Guru honorer ini ada yang mendapat insentif hanya Rp 50 ribu per-bulan, dan mereka tetap mengajar. Sekarang, guru honorer yang ada di satuan pendidikan negeri mendapat honor Rp. 2.0400.000,- atau satu jam rata-rata diapresiasi Rp 85.000,-, kalau rata-rata mengajar 24 jam ketemu angka 2 juta.

“Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, bagaimana meningkatkan kompetensi guru, Rp.2 juta itu kurang,” katanya.

Yang lebih parah lagi, kata Untung, di sekolah-sekolah swasta. Jangan melihat Saint Angela, Taruna Bakti, atau sekolah-sekolah favorit yang ada di kota. Dari ribuan pendidikan menengah swasta, katanya, mungkin hanya 10-20 saja yang bagus, yang menjadi sekolah favorit di swasta yang lainnya harus kita lakukan telaahan.

“Maka Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan kita harapkan bisa melakukan telaahan mutu pendidikan di sekolah-sekolah negeri dan swasta. Yang masuk ke sekolah negeri dan swasta itu beda. Pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang pinter-pinternya masuk ke sekolah negeri sedangkan sisanya ke sekolah swasta. Tetapi ketika UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) soal ujiannya sama. Itu tidak bisa,” tegasnya.

Dalam proses pendidikan selama tiga tahun itu, katanya, guru swasta banyak yang hanya dibayar Rp. 600 ribu per-bulan. “Sekali lagi, Dewan Pendidikan harus mengkritisi dan memberikan masukan ke guberbur, bupati dan walikota. Dewan Pendidikan itu mitra gubernur di provinsi, mitra bupati dan walikota di kabupaten kota, bukan subordinasi Dinas Pendidikan. Mereka harus memberikan masukan ke gubernur, bupati dan walikota,” pungkas Untung.#aep s. abdullah

About the Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts