Prof. Cecep : Dewan Pendidikan Secara Kelembagaan Sama dengan KPU dan KPI

SEKRETARIS Dewan Pendidikan Jawa Barat sebelum dibekukan Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si, M.H., mengatakan, secara kelembagaan Dewan Pendidikan hadir karena amanat Undang-undang, sama dengan keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan lembaga-lembaga suplemen lainnya yang membantu negara dan sistem pemerintahan.

“Dewan Pendidikan itu lembaga ekstraordinary-lah yang anggotanya juga campur ada unsur pemerintah, ada masyarakat dan ada unsur swasta. Sama KPK juga rekrutmennya begitu dari unsur masyarakat,” ungkapnya saat Rapat Koordinasi dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Kota di Ruang Rapat Sanggabuana, Gedung Sate, pekan lalu.

Baca juga

https://www.dewanpendidikan.or.id/wp/2019/01/18/prof-cecep-dewan-pendidikan-secara-kelembagaan-sama-dengan-kpu-dan-kpi/

https://www.dewanpendidikan.or.id/wp/2019/01/21/gubernur-belum-pastikan-13-nama-anggota-dewan-pendidikan-jabar/

https://www.dewanpendidikan.or.id/wp/2019/01/18/pengurus-dewan-pendidikan-muara-enim-kunjungi-dewan-pendidikan-kab-bandung/

https://www.dewanpendidikan.or.id/wp/2019/01/18/yoan-dewan-pendidikan-setiap-tahunnya-dapat-anggaran-rp-400-juta/

Dewan Pendidikan itu, kata Cecep, dibentuk oleh undang-undang. Tepatnya oleh UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang beberapa pasalnya menyatakan perlu dibentuk Dewan Pendidikan. Hanya dalam UU Sisdiknas itu ada tambahan yang dibentuknya melalui peraturan pemerintah. Sayangnya peraturan pemerintahnya itu tidak menyebut dewan pendidikan langsung tetapi tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam PP itu, ada beberapa pasal dan sub bab yang menyangkut dewan pendidikan.

Kemudian mengenai anggarannya, kata Cecep, ada yang mempunyai DIPA sendiri, dan ada yang bersatu di kemntrian, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah, sebagian ada juga yang hibah. “Termasuk Jawa Barat juga belum punya bentuk, semoga dari Komisi V DPRD Jawa Barat bisa melaksanakan itu, karena ini amanat undang-undang,” katanya.

Secara perwakilan di daerah, kalau KPU dan KPI ada KPUD ada KPID, begitu juga Dewan Pendidikan ada Dewan Pendidikan Pusat ada Dewan Pendidikan di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Tapi Dewan Pendidikan ini non struktural, berbeda dengan KPU dan KPI yang struktural.

“Tetapi, Dewan Pendidikan Provinsi secara formal bisa memberikan mandat kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Kota dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerahnya masing-masing. Dewan Pendidikan Provinsi, bisa memberikan tugas pengawasan kepada pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Kota. Karena untuk pengawasan SMA, SMK, atau MA yang ada di daerah bisa dilaksanakan oleh pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Kota, karena sekolah-sekolah itu beroperasi di wilayah mereka. Itu sifatnya mandat, yang tanggung jawabnya pada yang memberikan mandat. Kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab Dewan Pendidikan Provinsi,” ujarnya.

Secara atribusi sebagai dasar hukumnya adalah UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kata Cecep, khususnya berada di pasal 1, pasal 56, dan pasal 66. “Selain itu Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya pasal 1, 6, 18, 26, 29, 37, 186, 188, 192, 195, 198, 199 dan Pasal 204,” jelasnya.

Dipaparkannya, dalam Pasal 1. 24). Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

Sedangkan pada Pasal 56., katanya, ayat 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. 3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuanpendidikan. 4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dan, pada Pasal 66 1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. 3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selain dipayungi Undang-undang Sisdiknas, keberdaan Dewan Pendidikan juga jelas tertuang dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dijelaskan Cecep, pada Pasal 1 41. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 6 1) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; c. rencana strategis pendidikan nasional; d. rencana kerja Pemerintah; e. rencana kerja dan anggaran tahunan; dan f. ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan. 2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan strategi pembangunan nasional yang meliputi: a. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; b. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; c. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; d. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; e. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; f. penyediaan sarana belajar yang mendidik; g. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; h. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; i. pelaksanaan wajib belajar; j. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; k. pemberdayaan peran masyarakat; l. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan m. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. 1) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi: a. Kementerian; b. Kementerian Agama; c. kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan satuan pendidikan; d. pemerintah provinsi; e. pemerintah kabupaten/kota; f. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; g. satuan atau program pendidikan; h. dewan pendidikan; i. komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis; j. peserta didik; k. orang tua/wali peserta didik; l. pendidik dan tenaga kependidikan; m. masyarakat; dan n. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Indonesia.

Pasal 17, kata Cecep, Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 18 1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam: a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi; b. rencana pembangunan jangka menengah provinsi; c. rencana strategis pendidikan provinsi; d. rencana kerja pemerintah provinsi; e. rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi; f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan g. peraturan gubernur di bidang pendidikan. 3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi: a. semua jajaran pemerintah provinsi; b. pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; c. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di provinsi yang bersangkutan; d. satuan atau program pendidikan di provinsi yang bersangkutan; e. dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan; f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di provinsi yang bersangkutan; g. peserta didik di provinsi yang bersangkutan; h. orang tua/wali peserta didik di provinsi yang bersangkutan; i. pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang bersangkutan; j. masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 26 Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi: a. semua jajaran pemerintah provinsi; b. pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; c. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di provinsi yang bersangkutan; d. satuan atau program pendidikan di provinsi yang bersangkutan; e. dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan; f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di provinsi yang bersangkutan; g. peserta didik di provinsi yang bersangkutan; h. orang tua/wali peserta didik di provinsi yang bersangkutan; i. pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang bersangkutan; j. masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 28 Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistempendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 29 1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 17, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam: a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota; b. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota; c. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota; d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota; e. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota; f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan g. peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan. 3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi: a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota; b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; c. satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan; d. dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten/kota yang bersangkutan; f. peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan; g. orang tua/wali peserta didik di kabupaten/ kota yang bersangkutan; h. pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan; i. masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 37 Bupati/walikota menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi: a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota; b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; c. satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan; d. dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten/kota yang bersangkutan; f. peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan; g. orang tua/wali peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan; h. pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan; i. masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan;dan j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 186. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pedidikan, dan komite sekolah/madrasah.

Pasal 188. 4). Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui: a. dewan pendidikan tingkat nasional; b. dewan pendidikan tingkat provinsi; c. dewan pendidikan tingkat kabupaten/kota; d. komite sekolah/madrasah; dan/atau e. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pada Bagian Kelima PP tersebut Pasal 192 1) Dewan pendidikan terdiri atas Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi, dan Dewan Pendidikan Kabupaten/ Kota. 2) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 3) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. 4) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomondasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. 5) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik. 6) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari: a. pakar pendidikan; b. penyelenggara pendidikan; c. pengusaha; d. organisasi profesi; e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan f. pendidikan bertaraf internasional; g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau h. organisasi sosial kemasyarakatan.
1) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman. 2) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 3) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadila yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4) Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris. 5) Anggota dewan pendidikan berjumlah gasal. 6) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. 7) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. pemerintah daerah; c. masyarakat; d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau e. sumber lain yang sah.

Pasal 193 1) Dewan Pendidikan Nasional berkedudukan di ibukota negara. 2) Anggota Dewan Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Menteri. 3) Anggota Dewan Pendidikan Nasional paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang. 4) Menteri memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Nasional atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Nasional yang dibentuk oleh Menteri. 5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Menteri paling banyak 30 (tiga puluh) orang calon anggota Dewan Pendidikan Nasional setelah mendapatkan usulan dari: a. organisasi profesi pendidik; b. organisasi profesi lain; atau c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 194 1) Dewan Pendidikan Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi. 2) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi ditetapkan oleh gubernur. 3) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang. 4) Gubernur memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Provinsi atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Provinsi yang dibentuk oleh gubernur. 5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan Provinsi setelah mendapatkan usulan dari: a. organisasi profesi pendidik; b. organisasi profesi lain; atau c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 195 1) Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. 2) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh bupati/walikota. 3) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang. 4) Bupati/walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh bupati/walikota. 5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada bupati/walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota setelah mendapatkan usulan dari: a. organisasi profesi pendidik; b. organisasi profesi lain; atau c. organisasi kemasyarakatan.
Pasal 198 Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/ madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan; c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung; d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 199 1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. 2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 204 1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Nasional dilaporkan kepada Menteri. 3) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Provinsi dilaporkan kepada gubernur. 4) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada bupati/ walikota.

Pasal 216 1) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 2) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (4) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Begitu juga dalam produk hukum yang baru yakni Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Cecep memaparkan, Pasal 1. 1) Pada setiap kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten/kota. 2) Pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2 Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 9 Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi/dewan pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.#aep s abdullah

About the Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts