Gubernur Belum Pastikan 13 Nama Anggota Dewan Pendidikan Jabar

GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil masih meneliti 26 nama hasil seleksi Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Jawa Barat. Ia ingin memastikan 13 nama yang akan dipilih mampu mewakili tiap jenjang pendidikan.

“Masih diteliti karena saya butuh kalau TK siapa, tiap jenjang harus ada perwakilannya,” kata Ridwan ditemui wartawan PR, Catur Ratna Wulandari usai menghadiri Dies Natalis ke-64 Universitas Katolik Parahyangan, Kamis (17/1/2019).

Ia ingin, Dewan Pendidikan Jawa Barat bisa membantunya mengambil keputusan. “Tugas pemimpin mengambil keputusan, tugas Dewan Pendidikan menasihati supaya saya tidak salah mengambil keputusan,” katanya.

Seharusnya 13 nama anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat yang dipilih Gubernur Jabar diumumkan pada 31 Desember 2018 lalu. Namun pengumuman itu ditunda tanpa batas waktu.

“Tidak ada urgensi waktu. Kita sedang menyesuaikan dengan kebutuhan. Nanti juga kalau sudah beres saya umumkan,” katanya.

Penundaan pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan DPJB Sonny S. Adisudarma pada Senin (31/12/2018) melalui situs www.jabarprov.go.id. Dalam pengumuman itu tak disebutkan kapan pengumuman seleksi akan dilaksanakan. Pengumuman itu juga tak menjelaskan alasan penundaan.

“Kami sampaikan kepada seluruh peserta seleksi Dewan Pendidikan Provonsi Jawa Barat tahun 2018, bahwa pengumuman hasil seleksi akhir yang semula akan disampaikan pada hari Senin, 31 Desember 2018, ditunda sampai dengan pengumuman selanjutnya. Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa barat mohon maaf atas penundaan jadwal dimaksud,” demikian bunyi pengumuman tertulis itu.

Panitia pemilihan telah menyerahkan 26 nama yang akan dipilih oleh Gubernur Jabar. Menurut panitia, orang-orang tersebut mempunyai kemampuan yang beragam, ada yang menguasai pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, pesantren, dan berbagai aspek lain yang diperlukan untuk menjadi anggota DPJB.

Proses penjaringan calon anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat sudah berlangsung sejak akhir November secara terbuka. Sebanyak 58 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Selanjutnya disaring lagi lewat seleksi portofolio. Hasilnya 44 nama dinyatakan lolos. Mereka kemudian mengikuti tes wawancara. Dari sana kemudian panitia pemilihan menyaring 26 nama untuk disodorkan kepada Gubernur Jabar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Dewan Pendidikan Provinsi beranggotakan 13 orang yang ditetapkan oleh Gubernur. Panitia pemilihan mengusulkan paling banyak 26 nama calon anggota Dewan Pendidikan untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan gubernur. Usulan nama itu setelah mendapat usulan dari organisasi profesi pendidik, profesi lain, atau organisasi kemasyarakatan.

Tak dipublikasikan

Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Jawa Barat (DPJB) batal mengumumkan hasil akhir seleksi pada Senin 31 Desember 2018. Pemunduran itu karena Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih perlu waktu untuk menentukan 13 nama dari 26 nama yang disodorkan panitia pemilihan.

Penundaan pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan DPJB Sonny S. Adisudarma pada Senin 31 Desember 2018.melalui situs www.jabarprov.go.id. Dalam pengumuman itu tak disebutkan kapan pengumuman seleksi akan dilaksanakan. Pengumuman itu juga tak menjelaskan alasan penundaan.

“Kami sampaikan kepada seluruh peserta seleksi Dewan Pendidikan Provonsi Jawa Barat tahun 2018, bahwa pengumuman hasil seleksi akhir yang semula akan disampaikan pada hari Senin, 31 Desember 2018, ditunda sampai dengan pengumuman selanjutnya. Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa barat mohon maaf atas penundaan jadwal dimaksud,” demikian binyi pengumuman tertulis itu.

Anggota Panitia Pemilihan Fuad Abdul Hamied mengatakan, panitia pemilihan telah menyerahkan 26 nama yang akan dipilih oleh Gubernur Jabar. Tak seperti sebelumnya, ke-26 nama itu memang tak dipublikasikan. “Panitia pemilihan tidak punya kewajiban untuk mengumumkan, walaupun kalau saya tidak ada masalah,” katanya saat dihubungi, Rabu 2 Januari 2019.

Ia mengatakan, 26 nama yang disodorkan ke Gubernur Jabar itu sudah memadahi. Orang-orang tersebut mempunyai kemampuan yang beragam, ada yang menguasai pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, pesantren, dan berbagai aspek lain yang diperlukan untuk menjadi anggota DPJB.

Ia menjelaskan, proses penjaringan calon anggota DPJB ini sudah berlangsung sejak akhir November secara terbuka. Ratusan orang mendaftarkan diri. Sebanyak 58 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Selanjutnya disaring lagi lewat seleksi portofolio. Hasilnya 44 nama dinyatakan lolos. Mereka kemudian mengikuti tes wawancara. Dari sana kemudian panitia pemilihan menyaring 26 nama untuk disodorkan kepada Gubernur Jabar.

Optimistis segera disahkan gubernur

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Dewan Pendidikan Provinsi beranggotakan 13 orang yang ditetapkan oleh Gubernur. Panitia pemilihan mengusulkan paling banyak 26 nama calon anggota Dewan Pendidikan untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan gubernur. Usulan nama itu setelah mendapat usulan dari organisasi profesi pendidik, profesi lain, atau organisasi kemasyarakatan.

Fuad menjelaskan, dalam hal memberikan usulan 26 nama itu berdasar pada penilaian panitia pemilih yang sudah terdiri dari ketiga unsur tersebut. “Kami menyerap masukan, menyerap aspirasi yang beredar. Semua kami lihat dan kami nilai profilnya, komitmen, pengalaman, latar belakang, dan keterlibatannya pada dunia pendidikan, termasuk hasil wawancara itu sendiri,” tuturnya.

Ia yakin Gubernur Jabar akan memilih dan menetapkan anggota DPJB dalam waktu dekat. Menurut dia, gubernur perlu waktu lagi untuk memutuskan 13 nama yang diharapkan bisa memberi masukan terhadap semua aspek pendidikan di Jabar. “Masa jabatan Dewan Pendidikan ini panjang, lima tahun. Gubernur perlu dengan sungguh-sungguh menentukan dari 26 nama yang diajukan siapa yang paling berkontribusi positif,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menilai, penundaan penguman itu sebagai bentuk kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian penting untuk pengawasan dan implementasu pembangunan pendidikan di Jabar.

“Harapannya Dewan Pendidikan mampu menunjang komitmen pemerintah seperti yang ada di RPJMD 2019-2023,” ujarnya.#asa/galamedianews/jabarekspress

About the Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts