Prof. Dadi: Pengurus Komite Sekolah Harus Pahami Fungsi dan Perannya

DEWAN PENDIDIKAN – Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bandung Prof. Dr. Dadi Permadi mengingatkan untuk mendorong peningkatan pendidikan di sekolah, pengurus komite sekolah harus memahami fungsi dan perannya.

Demikian diungkapkan Prof. Dadi pada saat Sosialisasi Pemberdayaan Komite Sekolah se-wilayah Kutawaringin, Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali, di SDN Citiru Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Kamis (26/11/2020). Hadir dalam acara tersebut Kordinator Wilayah Pendidikan (Korwildik) Kec. Kutawaringin, Dandan dan pengurus Dewan Pendidikan lainnya Aep S. Abdullah dan Asep Kartika.

Lebih lanjut dikatakan, dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Jadi, tandas Prof. Dadi, dalam acara yang dipandu Aep S. Abdullah itu, komite sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. “Dengan demikian, sekolah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang diperolehnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dadi kembali mengingatkan peran komite sekolah di satuan pendidikan.
“Pertama sebagai lembaga pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Kedua sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Ketiga sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Keempat sebagai lembaga mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan,” paparnya.

Keanggotaan Komite Sekolah

Pembicara lainnya, Drs. Asep Kartika mengungkapkan bahwa berdasarkan Permendikbud No. 75 tahun 2016 keanggotaan komite sekolah tidak boleh pejabat pemerintah yang aktif, termasuk pengurus partai politik.

” Keanggotaan komite sekolah, anggota/pengurua komite sekolah berjumlah sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 15 orang,” ungkapnya.

Sedangkan komponen pengurus/anggota komite sekolah terdiri dari orang tua siswa aktif atau anaknya masih sekolah di sekolah tersebut.”Dalam Permendikbud No. 75 alokasinya sampai 50 persen,” ujar Asep.

Selain orang tua siswa, Asep mengungkapkan, keanggotaan lainnya bisa dari kalangan tokoh masyarakat setempat, pengusaha, LSM atau Ormas Bidang Pendidikan, dan alumni sekolah yang bersangkutan.

“Sedangkan prinsip pembentukan komite sekolah yaitu transparan, akuntabel dan demokrasi,” pungkasnya.***

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *